Download Silabus dan RPP PKn MTs/SMP Kurikulum 2. MTs Amal Shaleh. Guru, sebagai sumber daya utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dituntut profesional. Mereka dinilai mampu membekali peserta didik secara kreatif, inovatif, aktif, dan berpikir kritis. Serta siap berkompetisi dan berkiprah pada percaturan masyarakat global. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nuh dalam sambutannya di acara. UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; UU no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. The Center for Platelet Research Studies is an internationally recognized multidisciplinary center for the study of platelet function by state of the art methods. The Center undertakes basic, translational, and clinical. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan : adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak; Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Dan akhirnya, di akhir proses pengajuan SKMT dan SKBK, guru tersebut akan mendapatkan SKBK (S26e) dengan status 'Layak Mendapatkan Tunjangan'. Bagi Guru Mapel yang Mengajar Guru Kelas di MI Banyak yang berharap fitur. Ya jgn pandang MLM bu/pak, jgn utamakan MLMnya, pake aja produknya, nyaman kok! Ini tidak beresiko, krn: 1. Mudah- mudahan dengan revisi tersebut persoalan akan terselesaikan dengan baik,” bebernya. Di sisi lain, dengan adanya pendirian organisasi profesi guru, Nuh berharap PGRI menjadi kuat untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Dirinya pun mengakhiri sambutannya layaknya suasana perpisahan.“Kami mengakhirinya dengan khusnul khotimah, ciri khususnya yaitu saling maaf- maafan, selalu ada kelebihan dan kekurangan,” ucapnya. KUMPULAN INFO PENTING UNTUK DOSEN (update 1. Februari 2. 01. 6)A. Pendidikan Tinggi. UU no. 1. 4 Tahun 2. Guru dan Dosen. UU no. Tahun 2. 00. 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)PP no. Tahun 2. 01. 4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. PP no. 6. 6 Tahun 2. Perubahan atas PP no. Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (dibatalkan PP no. Tahun 2. 01. 4)PP no. Dosen. PP no. 3. 2 Tahun 2. Perubahan Atas PP no. Tahun 2. 00. 5 tentang Standar Nasional Pendidikan. Perpres no. 8 tahun 2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya, Permendikbud no. Penerapan KKNIPermenristek & Dikti no. Tahun 2. 01. 6 tentang Perubahan Permenristekdikti No. Tahun 2. 01. 5 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran. Permen. Ristek & Dikti no. Tahun 2. 01. 5 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Permenristek & Dikti no. Tahun 2. 01. 5 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran. Permendikbud no. 8. Tahun 2. 01. 3 tentang Pengangkatan Dosen tetap. Permendikbud no. 8. Tahun 2. 01. 3 tentang Pengangkatan Dosen tidak tetap dalam jabatan akademik pada Perguruan Tinggi Negeri. Per. Menpan no. 4. Tahun 2. 01. 3 tentang Perubahan atas Per. Menpan no. 1. 7 Tahun 2. Lampiran (Persyaratan diangkat dalam jabatan fungsional dosen)Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. VIII/PB/2. 01. 4 dan no. Tahun 2. 01. 4 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Format pdf: Salinan Peraturan Bersama, Lampiran 1- 2, Lampiran 3, Lampiran 4- 1. Permendikbud no. 9. Tahun 2. 01. 4 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya. B. 4. 1 Tahun 2. 00. Tunjangan profesi Guru dan Dosen, tunjangan khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan Profesor. Keppres no. 9 Tahun 2. Tunjangan Dosen. Pepres no. Tahun 2. 00. 7 tentang Tunjangan Dosen. Permendikbud no. 7. Tahun 2. 01. 3 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINIPermendiknas no. Tahun 2. 00. 9 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor. Permendiknas no. 1. Tahun 2. 00. 8 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen. Permenkeu no. 1. 64/PMK. Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. C. Batas Usia Pensiun Guru Besar. UU no. 1. 2 tahun 2. Pendidikan Tinggi (pasal 7. Permendikbud no. 8. Tahun 2. 01. 3: Perubahan atas Permendikbud no. Tahun 2. 01. 3 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor. Permenristek & Dikti no. Tahun 2. 01. 6 tentang Perubahan Permenristekdikti No. Tahun 2. 01. 5 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran. Permendikbud no. 7. Tahun 2. 01. 3: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINIPermendiknas 0. Tahun 2. 00. 8 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus. SE Dirjen Dikti No: 1. E/T/2. 01. 2: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. SE Dirjen Dikti no. E/T/2. 01. 1: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor. SE Dirjen Dikti no. E/C/2. 01. 1: Perpanjangan Batas Usia Pensun bagi PNS yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. SE Dirjen Dikti no. E/C/2. 01. 1: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor. Direktori Doktor (Portal daftar Doktor di Indonesia)Daftar Batas Usia Pensiun PNSPedoman Lengkap Mengurus SK Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun. D. Nomor Registrasi Dosen Baru. Nomor Registrasi Dosen Terdiri dari : Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)Nomor Urut Pengajar (NUP)Persyaratan, hak, kewajiban dan tatacara pengajuan silakan baca : Contoh Format usulan: Contoh SK dosen tetap Yayasan. Contoh Surat Lolos Butuh. Contoh Surat Perjanjian Kerja. Contoh Surat Pernyataan Pimpinan PT tentang Keabsahan Data, Informasi dan Berkas Usulan. Contoh Surat Keterangan Pimpinan PT tentang Pelaksanaan Tridharma PTSurat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 1. DIKTI/Kep/2. 00. 1, seperti ini Peraturan terkait Pengangkatan dosen tetap dan Pengajuan NIDN: Permenristek & Dikti no. Tahun 2. 01. 6 tentang Perubahan Permenristekdikti No. Tahun 2. 01. 5 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran. Permen. Ristek. Dikti no. Tahun 2. 01. 5 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Permendikbud no. 8. Tahun 2. 01. 3 tentang Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta. D4. Data PNS (Pastikan data PNS anda sudah benar)Bagi dosen yang berstatus PNS bisa check data PNS di sini. Penelusuran Kepangkatan PNSPenelusuran SK Pensiun PNSPenelusuran Status Usulan Kenaikan Pangkat atau Pensiun PNS (Gol IVc ke atas)E. BEBAN KERJA DOSEN, BEBAN KERJA NORMAL DOSENPetunjuk Pemakaian Perangkat Lunak Laporan Beban Kerja Dosen versi 7 Juni 2. Ditjen Dikti Kemendiknas tahun 2. BKD Dosen versi 2. Mei 2. 01. 3Beban Kerja Normal. Pedoman Beban Kerja Dosen 2. Lampiran beban kerja Dosen. Rubrik (Lampiran Beban Kerja 2. Agustus 2. 01. 1 atau di sini. Tambahan Penjelasan dari Dikti untuk Rubrik BKDContoh Bukti penugasan dan Bukti Pencapaian/Kinerja. Web Evaluasi Kinerja Dosen. Bahan Paparan Evaluasi Kinerja Dosen. Panduan Pengisian Form Evaluasi Kinerja Dosen. Faq tentang Evaluasi Kinerja Dosen. Draft Penugasan dosen PNS ke PTN Sasaran. Terkait Kewajiban Khusus Profesor. Beban Kerja Normal Seorang Dosen Tetap. Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)F. Tahun 2. 01. 3 (ppt, unduh)Perka BKN No. Tahun 2. 01. 3 (pdf, unduh)PP No. Tahun 2. 01. 1 (pdf, unduh)Formulir SKP – master aplikasi (xls, unduh)Contoh Formulir SKP – 1 (xls, unduh)Contoh Formulir SKP – 2 (xls, unduh)Informasi jabatan – Caraka (doc, unduh)Informasi jabatan – Pengemudi (doc, unduh)Informasi jabatan – Sekretaris Pimpinan (doc, unduh)Latar Belakang PP No. Sekilas PP No. 4. Tahun 2. 01. 1 untuk RKU (ppt, unduh)Disiplin pegawai (zip, unduh)Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Online. Mutasi Dosen. Undang- Undang no. Tahun 2. 01. 4 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 7. Per. Menpan no. 1. Tahun 2. 01. 3 tentang Jabatan Fungsional dosen (Pasal 2. Lampiran. Permendikbud no. Tahun 2. 01. 4 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen. Persyaratan pindah homebase dosen Yayasan (juknis pdpt)Referensi Persyaratan Mutasi PNS Non Dosen menjadi Dosen. Permendikbud no. 8. Tahun 2. 01. 3 tentang Pengagkatan Dosen Tetap Non PNSKepmendiknas 3. D/O/2. 00. 1: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli): pasal 2 ayat 6. Surat Edaran Sekjen 5. A4. 5/KP/2. 00. 9: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas. Surat Edaran Sekjen 4. A4. 5/KP/2. 00. 9: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen. Surat Edaran Sekjen 2. A4. 3/KP/2. 00. 9: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas. SK Dirjen Dikti 2. D/T/2. 00. 1: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)4. A2. IV/KP/2. 00. 0: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud. Pedoman Teknis Pindah/Melimpah Menjadi PNS/dpk Kopertis. G. Beasiwa Dikti: Mulai Tahun 2. BLN (dosen) dan BU LN (calon dosen dan Tendik) bergabung di BPP- LN, BPPS (dosen)dan BU DN (calon dosen dan Tendik) bergabung di BPP- DNBeasiswa S2/S3 Luar Negeri 2. Edaran, Pedoman BPP- LN 2. Website Pendaftaran Beasiswa Luar Negeri Dikti. Beasiswa S2/S3 Dalam Negeri 2. Edaran Direktur Diktendik, Pedoman BPPDN Tahun 2. SINI atau di SINIWebsite Pendaftaran Beasiswa Dalam Negeri Dikti. Website Forum Beasiswa Terpadu Dikti. Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Publikasi Internasional- PKPI (Sandwich- Like), PANDUAN PKPI 2. SINIBeasiswa Unggulan BPKLN Kemdikbud (untuk Umum), panduan 2. Program 2. 01. 4, formulir 2. POS Kepulangan Karyasiswa BPPLN Ditjen Dikti 2. SINIProgram Doktor Sarjana Unggulan. Indonesian- Germany Doctoral Scholarship (IGDS)Pedoman DDIP (Double Degree Indonesia Perancis) terbitan Dikti tahun 2. Panduan Program SAME tahun 2. Program Talent Scounting 2. Program Magang Dosen 2. Bridging Program Pra S2 S3 Batch 2 tahun 2. Program Detasering Tahun 2. Paduan (mobilisasi dosen Pakar/ahli)Presentasi Pengelolaan Beasiswa LNSOP Beasiswa Luar Negeri Dikti. Juknis Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggung- jawaban Beasiswa Luar Negeri Dikti. Mekanisme Pencairan BLNForm A disini (revisis tahun 2. Kelengkapan berkas keberangkatan karyasiswa LN terbitan 2. Bantuan Keberangkatan Kemdikbud. Borang Monev Beasiswa LN Dikti 2. Form SPPDPaparan SPPD 2. Laporan Kemajuan Studi Lanjut di Luar Negeri. Informasi Tentang Paspor Dinas Republik Indonesia. Surat Edaran tentang penggunaan Paspor Biru ke pertemuan di 4 negara yang tak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Lampiran Peraturan Menlu (penjelasan tentang hubungan RI- Israil dan RI- Taiwan ada di hal 5. Surat Edaran Menpan & RB no. Tahun 2. 01. 3 : Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar atau di SINI2. Info Beasiswa S1/S2/S3 dalam dan luar negeri (di luar Dikti )Beasiswa Ristek. Beasiswa Kemenaghttp: //motivasibeasiswa. Beasiswa Manca Negera. H. STUDI LANJUT/TUGAS BELAJARProduk hukum yang Berkaitan dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar. Persiapan Studi di Luar Negeri. Panduan pengurusan keberangkatan dan Kepulangan dosen pelajar. Pengaktifan Kembali Dosen Tugas Belajar. I. Informasi Hibah Penelitian. Surat Edaran. Panduan SPMPPT Edisi 2. Pedoman Pengelolaan Desentralisasi Penelitian.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |